Efisiensi Anggaran Pendidikan Dikhawatirkan Turunkan Kualitas dan Perlebar Ketimpangan Akses

Efisiensi anggaran pendidikan dinilai berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Satria Naufal Putra Ansar, menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang layak merupakan kunci untuk memastikan akses pendidikan murah dan berkualitas bagi seluruh rakyat.

“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitas pendidikan,” ujar Satria dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025).

Kekhawatiran ini muncul seiring dengan isu efisiensi anggaran yang menjadi sorotan dalam aksi massa bertajuk #DaruratPendidikan. Aksi tersebut menyoroti berbagai masalah pendidikan, termasuk ancaman penurunan kualitas akibat pemotongan anggaran.

Respons Pemerintah: Perlu Kajian Mendalam

Merespons kekhawatiran tersebut, Yudi Darma, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Minatsaintek) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), menyatakan bahwa dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pendidikan perlu dikaji lebih mendalam.

“Terhadap kualitas kegiatan, mungkin ada dampaknya, tetapi sejauh mana dampak tersebut perlu dikaji lebih khusus,” kata Yudi di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Yudi menegaskan bahwa setiap pemotongan anggaran telah dipertimbangkan secara matang. “Teman-teman di Keuangan tentu tidak akan mengorbankan hal-hal yang bersifat fundamental,” ujarnya.

Anggaran Rp 15 Miliar untuk Diseminasi Sains dan Teknologi

Yudi mengungkapkan bahwa Direktorat Minatsaintek diperkirakan akan menerima anggaran sekitar Rp 15 miliar untuk tahun anggaran 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk mendiseminasikan informasi, ide, dan gagasan sains dan teknologi kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada dan berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan sumber pendanaan non-uang lainnya,” jelas Yudi.

Meski menghadapi tantangan efisiensi, Yudi meyakini bahwa tujuan meningkatkan literasi sains dan teknologi tetap dapat dicapai. “Kami akan menggunakan potensi yang ada tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan. Jika ada pengurangan biaya, tentu akan ada penyesuaian,” tambahnya.

Tantangan ke Depan

Meski pemerintah berupaya memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan program-program fundamental, kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan tetap mengemuka. Para pemangku kepentingan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.